Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)
Timber Legality Information System (TLIS)
Jumat, 24 November 2017
2017-11-19 23:09:42 by Administrator Liu
Menindak lanjuti hasil rapat Technical Working Grup (TWG) antar Indonesia dan Uni Eropa pada tanggal 9 Agustus 2017 dan tindak lanjut rapat bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa tanggal 10 Agustus 2017, kedua pihak memandang perlu menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan lebih lanjut untuk mengubah Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor
2017-10-24 15:01:56 by Administrator Liu
Berdsarakan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestasi a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5516/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL-3/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pencabutan Pembekuan Ruang Lingkup LVLK PT. Sarbi International Certification sebagai LP & VI. Surat Keputusan selengkapnya sebagai berikut 
2017-08-15 09:40:56 by Administrator Liu
Menindaklanjuti hasil konsultasi publik pada tanggal 31 Juli 2017 terkait usulan revisi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang penilaian kinerja pengolahan hasil hutan produk lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan, atau pada hutan hak. Diharapan saran dan masukan dari Bapak/Ibu/Sdr/i paling lambat
2017-07-13 09:10:40 by Administrator Liu
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 3807/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2017, PT. Sarbi International Certification (PT. SIC) dibekukan kewenangannya dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu pada ruang lingkup pemegang IUIPHHK kapasitas kurang dari enam ribu meter kubik per tahun dari tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan 6 Oktober 2017. Surat Keputusan
2017-03-31 15:14:36 by Administrator Liu
Untuk efektifitas dan efisiensi waktu dalam proses penerbitan Rekomendasi Impor, silakan perhatikan surat edaran berikut  
2017-03-03 11:19:01 by Administrator Liu
Dalam rangka persiapan pemberlakuan Buku Tarif Kepabean (BTKI) 2017 per tanggal 1 Maret 2017, silakan mempelajari disini Dan untuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea
2017-02-23 10:18:34 by Administrator Liu
Sehubungan dengan pasal 12 Perjanjian FLEGT-VPA Indonesia wajib melakukan monitoring berkala terhadap dampak sosial dari pelaksanaan SVLK yang menjadi dasar bagi FLEGT-VPA antara dua belah pihak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui MFP3 melakukan rekruitmen Tim Penilai Monitoring Untuk Penyusunan Baseline Monitoring Dampak Implementasi SVLK untuk membuka lowongan terbuka untuk
2017-01-10 11:49:40 by Administrator Liu
PENGUMUMAN A. REGISTRASI 1. Masuk ke silk.dephut.go.id 2. Klik menu register 3. Klik menu link register rekomendasi impor 4. Isi semua kotak 5. Jika kotak untuk upload dokumen tidak muncul, update dulu adobeflashplayer (program dapat diunduh di google) 6. Jika ada menu tambah
2017-01-03 16:37:13 by Administrator Liu
Menindaklanjuti hasil rapat di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 terkait Evaluasi Pelaksanaan FLEGT (sekitar 1 bulan setelah pemberlakuan penuh FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa) dimana masih ditemukan ketidaksesuaian dan dipandang perlu menetapkan masa transisi. Surat Edaran bisa dilihat di