Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)
Timber Legality Information System (TLIS)
Senin, 23 Juli 2018
2013-09-11 13:45:52 by Administrator Liu
Siaran Pers KEMENTERIAN KEHUTANAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, DAN PEMERINTAH PROVINSI BALI SVLK: Bali Siap Meningkatkan Nilai Ekspor Produk Industri Perkayuan Bersertifikat Denpasar, 6 September 2013. Pada
2013-09-02 15:36:55 by Administrator Liu
Semua kayu dari hutan negara atau hutan hak wajib menjalani verifikasi legalitas. Kewajiban ini menjamin asal usul sumber bahan baku. Begitu pula di industri (primer maupun sekunder), kayu bahan bakunya harus menjalani verifikasi legalitas sampai pada saat menjadi produk kayu. Produk kayu untuk ekspor memerlukan Dokumen V-Legal. Dokumen V bertujuan untuk menjamin
2013-09-02 15:35:52 by Administrator Liu
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat
2013-09-02 15:13:39 by Administrator Liu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, meminta pasar global menutup kesempatan untuk kayu ilegal. "Negara-negara konsumen yang mengimpor kayu dari Indonesia juga harus konsisten," katanya seusai menghadiri "3rd High Level Market Dialogue - 2013: The New Era of Indonesian Legal Timber Products to Meet Global Market", Rabu, 21 Agustus 2013.
2013-09-02 09:26:16 by Administrator Liu
Jakarta, Sejak tanggal 1 Januari 2013, diberlakukan mekanisme baru dalam pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan yaitu menggunakan dokumen V-legal berdasarkan Permendag Nomor 64 Tahun 2012. Dokumen V-legal adalah salah satu dokumen pelengkap ekspor yang menyatakan legalitas produk. Dokumen ini diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
2013-06-05 12:35:42 by Administrator Liu
Peluang ekspor produk kayu Indonesia masih sangat besar, terutama setelah diberlakukannya sistem verifikasi legalitas kayu. Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan sistem tersebut diharapkan mampu mengalihkan pasar yang selama ini diambil oleh China atau Vietnam. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi, Selasa (4/6), di Jepara, Jawa
2013-05-07 11:38:24 by Administrator Liu
Pertemuan Tim Pengarah (Steering Committee)  MFP II kesebelas dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2013 bertempat di  Op Room Blok I lantai 4 Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Pertemuan Tim Pengarah dihadiri oleh Kepala UK CCU Indonesia,  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kepala Pusat Pengendalian  Pembangunan Kehutanan
2013-05-06 14:44:54 by Administrator Liu
Kantor Subdirektorat Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (Subdit IVLK) yang berlokasi di Blok 2 lantai 2 Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan diresmikan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Bapak Ir. Bambang Hendroyono, MM pada tanggal 2 Januari 2013 kemarin. Acara dihadiri oleh sekitar seratusan tamu undangan yang terdiri dari Kepala Badan
2013-04-29 08:19:23 by Administrator Liu
Sejak 1 Januari 2013 Pemerintah Indonesia mulai mewajibkan bahwa ekspor produk kayu harus disertai dengan Dokumen V-Legal yang menjamin legalitas produk kayu tersebut sejak titik penebanganhinggapengangkutan, perdagangan dan pengolahannya. Di sisi lain, mulai 3 Maret 2013 mendatang, Uni Eropa (UE)
2012-07-23 13:53:08 by Administrator Liu
Hutan memiliki peran besar dalam perubahan iklim. Antara 86 hingga 93 juta hektare, atau hampir setengah total wilayah Indonesia merupakan tutupan hutan. Tapi, data mutakhir pada Kementerian Kehutanan menunjuk kan Indonesia kehilangan 1,18 juta hektare hutan tiap tahun, dengan deforestasi dan perubahan tata guna lahan, termasuk lahan gambut, yang memicu 60 persen total emisi Indonesia.